Berkaitan dengan libur Nasional Tgl 15 dan 16 juni 2018 dan cuti bersama dari tanggal 11 - 20 Juni 2018, maka jatuh tempo untuk pembayaran keseluruhan pajak daerah untuk bulan juni tahun 2018 di tetapkan pada tanggal 21 Juni 2018

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800 / 1384/ BPKAD Tanggal22 Agustus 2017 dilaksanakan

Koordinasi Kebijakan Penerapan Pajak Onlinedalam Rangka Penyusunan Ranperda tentang Sistem Online Pajak Daerah dipimpin oleh Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Pendapatan I dan Kasubid Penagihan Pajak Daerah. Koordinasi diterima oleh Bapak selaku Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Bapak Sigit memaparkan bahwa BPKPD Surabaya telah melaksanakan sistem online pajak daerah sejak Tahun 2015 yang diawali dengan pemasangan alat tipping box dan terus dikembangkan sampai saat ini dengan Webservice CMS/ Cash Management System(pada Website BPKPD Surabaya). Hal ini merupakan tindak lanjut Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah. Pada Perda tersebut jenis pajak yang diatur hanya pada 4 jenis pajak yaitu hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Penerapan Perda No. 1 Tahun 2017, wajib pajak wajib membuka rekening pada Bank Umum Nasional (saat ini telah bekerjasama dengan Bank Jatim, BNI, Bank Mandiri). Transaksi wajib pajak akan terekam secara otomatis melalui alat perekam (CMS/ Cash Management System) dan langsung terhubung melalui webservice. Pelaporan dan pembayaran dilakukan secara online, besarnya pajak terhutang berdasarkan perhitungan alat perekam dan langsung dibayar melalui rekening wajib pajak (SPTPD dan SSPD dilengkapi dengan barcode sebagai legal formal).Pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan dengan menggunakan sistemCMS/ Cash Management System dan Bank Nasional yang digunakan.

Pada Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tersebut dimunculan keterlibatan peran serta masyarakat dimana masyarakat dapat memberikan informasi/pengecekan atas transaksi yang dilakukannya, seperti masyarakat dapat melaporkan bill/kuitansi/karcis yang didapatkannya dari wajib pajak. Masyarakat juga dapat melaporkan apabila usaha wajib pajak diduga tidak memasang/tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi pemerintah kota Surabaya.

Selain itu, inovasi dimunculkan pada penerapan sanksi administratif pada penerapan online yaitu peringatan tertulis, pemasangan tanda peringatan. Melalui pemasangan tanda peringatan ini makan akan memunculkan efek jera terhadap wajib pajak jika melanggar perda online, maka hotel/restoran/parkir/hiburan akan sepi dari pengunjung/masyarakat.

dengan dilaksanakannya koordinasi ini diharapkan penyusunan Ranperda tentang Pajak Online diKabupaten Karangasem segera dapat dilaksanakan, sehingga peningkatan pelayanan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik demi penerimaan target pajak daerah sehingga dapat mewujudkan Karangasem yang cerdas bersih dan bermartabat berdasarkan Tri Hita Karana.


KEPALA BADAN

I Nengah Mindra, SE., MM.
NIP: 19730319 199803 1 004

POLLING

Bagaimanakah menurut Saudara terhadap pelayanan pada Tempat Pelayanan BPKAD Kabupaten Karangasem?

  • Sangat Memuaskan
  • Memuaskan
  • Cukup Memuaskan
  • Kurang Memuaskan
  • Tidak Memuaskan

Catatan/Pesan Tambahan: