Segera daftarkan pelaporan SPTPD Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara online di BPKAD Kab Karangasem, berkenaan dengan adanya tanggap darurat Gunung Agung 2017 bahwa kegiatan perpajakan Daerah berjalan seperti biasa kususnya pelaporan SPTPD seperti (Hotel,Restauran,MBLB,Parkir,Penerangan Jalan dan Hiburan)

1.DASAR HUKUM.

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel .

2.PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
  • Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugaVilla, Hotel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh ) .
  • Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
  • Subyek Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
  • Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
  • Yang termasuk jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faximile, telek, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, ruang pertemuan dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
  • Yang tergolong fasilitas olah raga adalah sepeda, tenis lapangan, tenis meja, kolam renang/olahraga air dan fasilitas olahraga lainnya yang disediakan dalam pelayanan hotel.
  • Termasuk fasilitas Hiburan adalahdiskotik, karaoke, klab malam, pub, bilyard,bowling, golf, pijat refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), rekreasi bawah air dan hiburannya yang disediakan dalam pelayanan hotel.
3.TARIP PAJAK
  • Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel berupa jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

4. TATA CARA PELAPORAN / PEMBAYARAN PAJAK HOTEL.

  • Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  • SPTPD harus diisi dengan Jelas, Benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dalam rangkap 4 (empat).
  • SPTPD yang disampaikan harus dilampiri dengan dokumen pendukung serta laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang ada dimasing masing wajib pajak, dan apabila wajib pajak belum memiliki laporan keuangan dapat menggunakan format blangko dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem
  • SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem paling lambar 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  • Menyetor SPTPD beserta dokumen pendukung dan laporan keuangan ke Dinas Pendapatan kabupaten karangasem setiap bulan.
  • SPTPD yang disetor akan diperiksa petugas Dinas Pendapatan dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, baru melakukan pembayaran ke loket pembayaran pada Bank Pembangunan Bali ( BPD ) Bali Cabang Karangasem.
  • Pembayaran Pajak Hotel mulai masa pajak Januari 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 tahun 2011 pemungutan pajak hotel dibayar sendiri oleh wajib pajak (self Asesment) yang berarti pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
  • Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD ) Cabang Karangasem dengan nomor Rekening 022.01.00.00024-0 dengan terlebih dahulu mengirim SPTPD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem atau boleh di faximile ke nomor ( 0363 ) 22102.

5. SANKSI ADMINISTRASI

  • Apabila wajib Pajak menyetor SPTPD dan tidak membayar pajak restoran sampai dengan atau paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang dibayar/terutang.

1.DASAR HUKUM.

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Restoran . 

2.PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
  • Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  • Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
  • Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  • Yang dimaksud pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi Pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
  • Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restorant.
  • Wajib Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
  • Yang tidak termasuk Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) sebulan sejak dimulainya pendataan dan pemberian NPWPD. 

3. ARIP PAJAK

  • Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran berupa jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.

4. TATA CARA PELAPORAN / PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.

  • Pembayaran Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 tahun 2011 pemungutan pajak restoran dibayar sendiri oleh wajib pajak ( self Asesment ) yang berarti pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
  • Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  • SPTPD harus diisi dengan Jelas, Benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dalam rangkap 4 (empat).
  • SPTPD yang disampaikan harus dilampiri dengan dokumen pendukung serta laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang ada dimasing masing wajib pajak, dan apabila wajib pajak belum memiliki laporan keuangan dapat menggunakan format blangko dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem
  • SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem paling lambar 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  • Menyetor SPTPD beserta dokumen pendukung dan laporan keuangan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem setiap bulan.
  • SPTPD yang disetor akan diperiksa petugas Dinas Pendapatan dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, baru melakukan pembayaran ke loket pembayaran pada Bank Pembangunan Bali (BPD) Bali Cabang Karangasem.
  • Pembayaran dapat dilakukan melalui pada Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD ) Cabang Karangasem dengan nomor Rekening 022.01.00.00024-0 dengan terlebih dahulu mengirim SPTPD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem atau boleh di faximile ke nomor ( 0363 ) 22102 dan diemail ke dispenda@karangasemkab.go.id

5. SANKSI ADMINISTRASI

  • Ababila wajib Pajak menyetor SPTPD dan tidak membayar pajak restoran sampai dengan atau paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang dibayar/terutang.

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kab. Karangasem

1.DASAR HUKUM.

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame .

2.PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  • Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau dinikmati oleh umum,kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
  • Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelenggaraan reklame.
  • Subyek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
  • Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
  • Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah ijin atas penyelenggaraan atau pemasangan suatu reklame yang diberikan oleh Dinas PendapatanKab. Karangasem.

3.TARIP PAJAK

  • Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) 

4. TATA CARA PENYELENGGARAAN /PEMASANGAN REKLAME.

  • Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan / memasang reklame wajib mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem, mengenai rencana pemasangan reklame baik jenis reklame dan ukuran reklame.
  • Wajib memiliki ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame dari pemerintah Kabupaten Karangasem.
  • Wajib membayar atau melunasi pajak reklame yang ditetapkan.
  • Penyelenggaraan/pemasangan reklame tidak dibenarkan pada tempat kawasan/zona dan atau benda yang dinyatakan terlarang. 

5. TATA CARA MEMPEROLEH IJIN PENYELENGGARAAN /PEMASANGAN REKLAME.

  • Mengajukan permohonan Izin Penyelenggarakan Reklame sebelum penyelenggaraan reklame dengan lampirkan sebagai berikut :
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang pribadi.
  • Fotokopi Akte Pendirian untuk Badan.
  • Surat Kuasa.
  • Keterangan persetujuan terkait pemanfaatan tanah/bangunan/tempat untuk penyelenggaraan reklame yang ditanda tangani oleh pemilik atau pengelola tanah/bangunan/tempat tersebut.
  • Gambar rencana desain.
  • Sketsa dan foto dan
  • Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame. 

6.TEMPAT KAWASAN/ ZONA YANG DINYATAKAN TERLARANG.

  • a.Kawasan Tugu Pahlawan Ciung Wanara
  • b.Kawasan Tempat Suci atau Ibadah
  • c.Kawasan perkantoran milik pemerintah daerah, kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah.
  • d.Memaku, mengganggu, merusak pohon penghijauan dan perindang jalan.
  • e.Berada menempel atau memanfaatkan keberadaan rambu lalu lintas, tiang listrik, jembatan dan pagar taman jalan.
  • f.Posisi pemasangan reklame melintang di atas jalan umum. 

7.MASA BERLAKNYA IJIN

A.Masa berlaku ijin pemasangan reklame yaitu jangka waktu pemasangan reklame.

  • Pemasangan 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari disebut harian.
  • Pemasangan 4 (empat) s/d 21 (dua puluh satu) hari disebut mingguan
  • Pemasangan 22 ( dua puluh dua)hari s/d 3 bulan disebut bulanan
  • pemasangan lebih dari 3 (tiga) bulan s/d 1 tahun disebut tahunan.

B.Perpanjangan ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame.

Untuk ijin Pemasangan Reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan reklame yang bersangkutan tetap dilanjutkan pemasangannya dapat diperpanjang ijinnya dengan mendaftarkan kembali dengan persyaratan sebagai berikut :

  • Batas waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah berakhir masa berlakunya ijin.
  • Mengisi blangko pendaftaran dengan melampirkan ijin pemasangan reklame bersangkutan yang telah berakhir masa berlakunya.
  • Mengisi blangko pendaftaran dengan lampiran sebagaimana angka 5 diatas apabila terjadi perubahan lokasi pemasangan reklame.
  • Melunasi pajak reklame dan retribusi sewa tanah bagi yang menggunakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Karangasem.

8.REKLAME TIDAK DAPAT DIBERIKAN IJIN APABILA :

  • Belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  • Rencana pemasangan pada tempat, kawasan/zona dan atau pada benda yang dinyatakan terlarang.
  • Rencana pemasangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, mengganggu kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat.

9.PENCABUTAN IJIN DAN PEMBONGKARAN.

  • Ijin penyelenggaraan / pemasangan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kenyataannya reklame yang bersangkutan dipasang pada tempat,kawasan/zona dan atau pada benda yang dinyatakan terlarang ataupun pemasangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, mengganggu kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat.
  • Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan atau pembongkaran reklame yang telah terpasang tanpa ijin dan atau reklame yang dicabut ijin pemasangannya tanpa ada ganti rugi kepada pemasang Reklame.

1.DASAR HUKUM.

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .

2.PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  • Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Perundang – undangan dibidang mineral dan batubara.
  • Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  • Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral Bukan Logam dan Batuan.
  • Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

3.TARIP PAJAK

  • Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan besarnya Harga Patokan Penjualan Hasil Produksi Pertambangan Batuan.
  • sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 90/Hk/2014 Tentang Harga Patokan Penjualan Hasil Produksi Pertambangan Batuan.

4.TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

  • Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  • SPTPD harus diisi dengan Jelas, Benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dalam rangkap 4 (empat).
  • SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau Dinas Pendapatan kabupaten Karangasem paling lambar 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  • Menyetor atau membayar pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
  • Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 tahun 2010 pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibayar sendiri oleh wajib pajak ( self Asesment ) yang berarti pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
  • Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD ) Cabang Karangasem atau melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan nomor Rekening 022.01.00.00024-0, dengan terlebih dahulu mengirim SPTPD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem atau boleh di faximile ke nomor ( 0363 ) 22102.

5.SANKSI ADMINISTRASI

  • Ababila wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya membuat dan menyampaikan SPTPD sampai dengan atau paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang dibayar/terutang.
  1. DASAR HUKUM.
  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

2.PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  • Hiburan adalah Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  • Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran, seperti :

        - tontonan film.

        - pagelaran kesenian rakyat / tradisional, tari dan musik

        - Peragaan busana kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.

        - Pameran,

        - Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya,

        - Permainan bilyar, golf dan bowling,

        - Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan,

        - Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnnes center); dan

        - Pertandingan olah raga.

  • Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
  • Wajib Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

3. TARIP PAJAK

  • Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

        - tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen)

        - pagelaran kesenian rakyat / tradisional, tari dan musik sebesar 10 % (sepuluh persen)

        - peragaan busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)

        - Pameran sebesar 10 % (sepuluh persen)

        - Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh persen)

        - Sirkus,akrobat dan sulap sebesar 20 % ( dua puluh persen )

        - Permainan bilyar dan bowling sebsar 10 % (sepuluh persen )

        - Permainan golf sebesar 35 %(tiga puluh lima persen )

        - Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 20 % ( dua puluh persen )

        - Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnnes center) sebesar 15% ( lima belas persen )

        - Pertandingan olah raga sebesar 15 % (lima belas persen  

4. TATA CARA PELAPORAN / PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN..

  • Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  • SPTPD harus diisi dengan Jelas, Benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dalam rangkap 4 (empat).
  • SPTPD yang disampaikan harus dilampiri dengan dokumen pendukung serta laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang ada dimasing masing wajib pajak, dan apabila wajib pajak belum memiliki laporan keuangan dapat menggunakan format blangko dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem
  • SPTPD harus disampaikan kepada Bupati atau Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem paling lambar 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  • Menyetor SPTPD beserta dokumen pendukung dan laporan keuangan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem setiap bulan.
  • SPTPD yang disetor akan diperiksa petugas Dinas Pendapatan dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap, baru melakukan pembayaran ke loket pembayaran pada Bank Pembangunan Bali (BPD) Bali Cabang Karangasem.
  • Pembayaran Pajak Restoran mulai masa pajak Januari 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 tahun 2011 pemungutan pajak hiburan dibayar sendiri oleh wajib pajak ( self Asesment ) yang berarti pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
  • Pembayaran dapat dilakukan melalui pada Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD ) Cabang Karangasem dengan nomor Rekening 022.01.00.00024-0 dengan terlebih dahulu mengirim SPTPD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem atau boleh di faximile ke nomor ( 0363 ) 22102.

5. SANKSI ADMINISTRASI

  • Ababila wajib Pajak menyetor SPTPD dan tidak membayar pajak restoran sampai dengan atau paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang dibayar/terutang.

1. DASAR HUKUM.

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. PENGERTIAN

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banguan.
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  • Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dibidang Pertanahan dan Bangunan.
  • Obyak Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • Subyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

3. TARIP PAJAK

  • Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % ( lima persen ).

4. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK.

  • Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak. Nilai Perolehan Obyek Pajak yang dimaksud adalah :

        a. jual beli adalah harga transaksi;

        b. tukar menukar adalah nilai pasar;

        c. hibah adalah nilai pasar;

        d. hibah wasiat adalah niali pasar;

        e. waris adalah nilai pasar;

        f. pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;

        g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

        h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

        i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

        j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;

        k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

        l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

        m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

        n. hadiah adalah nilai pasar;

        o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

  • Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 5 % ( lima persen ) dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.
  • Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) besarnya ditetapkan sebagai berikut :

         a. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam garis keturunan lurus              satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri sebesar Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah)

        b.  Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat ( RSS) dengan dukungan fasilitas perumahan melalui KPR Sarusun,                          Bersubsidi adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah)

        c.  Dalam hal perolehan hak dalam rangka Program Peningkatan Sertifikat Tanah bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp.             60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah )

        d.  Dalam hal perolehan hak selain huruf a, huruf b dan huruf c sebesar Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah) 

  • Besarnya pokok Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan untuk memperoleh hak karena waris atau hibah wasiat adalah 50 % ( lima puluh persen) dari Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.

5. SYARAT DALAM VALIDASI

  • Surat permohonan Validasi sesuai dengan format dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
  • Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( SSPD – BPHTB ) rangkap 6 (enam) yang telah diketahui PPAT/Notaris.
  • Surat Pernyataan sesuai dengan format dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem.
  • Data Tunggakan PBB.

            a. jika ada wajib pajak melampiri foto copy SSPD PBB 10 (sepuluh) Tahun terakhir yang telah dibubuhi paraf dan cap dari bank                 persepsi tempat wajib pajak membayar.

            b.Jika tidak, foto copy SPPT dan SSPD Tahun berjalan.

  • Surat Kuasa dari Wajib Pajak ( dalam hal dikuaskan )
  • Foto copy Identitas Wajib Pajak.
  • Foto copy Identitas kuasa Wajib Pajak ( dalam hal dikuasakan )
  • Foto copy kartu NPWP.

1. DASAR HUKUM.

  •  Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  •  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah . 

2. PENGERTIAN 

  • Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
  • Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  • Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
  • Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Subyek Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  • Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

3. TARIP PAJAK

  • Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah.

4. TATA CARA PELAPORAN / PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

  • Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak.
  • Setiap Wajib Pajak diwajibkan memasang meter air berstandar Nasional Indonesia ( SNI ) sebagai dasar untuk mengetahui volume pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah dengan menggunakan formulir isian Laporan Data Obyek Pajak Daerah.
  • Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan meter air perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mengalikan kapasitas mesin pompa dengan lamanya penggunaan dalam masa pajak bersangkutan dengan menggunakan formulir isian Laporan Data Obyek Pajak Daerah.
  • Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dengan Nomor rekening 022.01.00.00024-0 atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
  • Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ).
  • Pembayaran Pajak Air Tanah oleh Wajib Pajak paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ).

5. SANKSI ADMINISTRASI

  • Apabila pembayaran SKPD dilakukan setelah tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam SKPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan.

JENIS PELAYANAN PBB-P2 

1. PENDAFTARAN BARU

    Definisi :

    pendaftaran objek pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem

    Syarat;

    1. Mengisi blanko pendaftaran baru

    2. Mengisi blanko SPOP dan LSPOP (bila ada bangunan)

    3. Mengisi blanko pernyataan kepemilikan bermaterai Rp. 6.000

    4. Copy KTP/ KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    5. Copy minimal 2 SPPT penyanding

    6. Copy bukti surat tanah/sertipikat

    7. Apabila belum ada sertipikat agar mengisi blanko surat keterangan kepemilikan dan melampirkan asli Surat Pernyataan         Penguasaan         Fisik Bidang Tanah (Sporadik)


2. MUTASI SUBJEK & OBJEK

    Definisi :

    Perubahan atas data Objek/Subjek yang diakibatkan oleh jual beli, Waris, Hibah, dll

    Syarat;

    1. Melunasi semua tunggakan Pajak terakhir

    2. Mengisi blanko permohonan mutasi subjek/ objek pajak

    3. Mengisi blanko SPOP dan LSPOP (bila ada bangunan)

    4. Mengisi blanko pernyataan kepemilikan bermaterai Rp. 6.000

    5. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    6. Copy bukti surat tanah/sertipikat

    7. Copy SPPT Tahun Berjalan

    8. Copy SSPD BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan)

3. PEMBETULAN SPPT

    Definisi :

    Proses pembetulan SPPT sebagai akibat kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, alamat, luasan objek pajak, dan kesalahan hitung.

    Syarat;

    1. Melunasi semua tunggakan pajak Tahun sebelumnya

    2. Mengisi blanko permohonan pembetulan SPPT

    3. Mengisi blanko SPOP dan LSPOP (bila ada bangunan)

    4. Mengisi blanko pernyataan kepemilikan bermaterai Rp. 6.000

    5. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    6. Copy bukti surat tanah/ sertipikat

    7. Asli SPPT Tahun Berjalan

4. PEMBETALAN SPPT

    Definisi :

    Keputusan Pembatalan sebagai akibat penerbitan SPPT yang tidak benar, antara lain SPPTganda, objek pajak tidak ada, objek/subjek     pajak yang dinyatakan batal demi hukum,ketetapanpajak yang tidak benar dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek     pajak yangbelum jelas diketahui wajib pajaknya.

    Syarat :

    1. Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak

    2. Mengisi blanko pernyataan bermaterai Rp. 6.000

    3. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    4. Copy bukti surat tanah/sertipikat

    5. Asli SPPT Tahun Berjalan

    6. Copy SPPT yang benar

5. PEMBUATAN SALINAN SPPT

    Definisi :

    Proses penerbitan SPPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau tidak/belum diterima wajib pajak.

    Syarat;

    1.Melunasi semua tunggakan pajak terakhir

    2.Mengisi blanko permohonan salinan SPPT

    3.Mengisi blanko pernyataan kepemilikan bermaterai Rp. 6.000

    4.Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    5.Copy bukti surat tanah/sertipikat

    6.Menunjukan Asli SPPT Tahun sebelumnya

6. PENGURANGAN

Definisi :

Pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang.

Syarat mengajukan pengurangan adalah :

1. Melunasi semua tunggakan pajak tahun sebelumnya

2. Mengisi blanko permohonan pengurangan

3. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

4. Asli SPPT Tahun berjalan (yang dimohonkan)

5. Fotocopy SK Pensiun/Tanda Penerimaan uang pensiun dan keterangan lain yang dianggap sama dan rekening telepon dan listrik     serta Fotocopy SPPT Tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan public (bagi Wajib Pajak     Berbadan Hukum) dan Copy SK Veteran (untuk veteran)

6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan

7. Maksimal mengajukan 1 bulan sejak diterimanya SPPT

7. KEBERATAN

    Definisi :

    Ketidak setujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT diakibatkan karena :

        A.Wajib Pajak berpendapat bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tidak sebagaimana mestinya;

        B. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB-P2

    Syarat mengajukan Keberatan adalah ;

        1. Melunasi semua tunggakan pajak tahun sebelumnya

        2. Mengisi blanko permohonan Keberatan dan mencantumkan jumlah PBB-P2 yan terutang menurut perhitungan Wajib Pajak                      disertai alasan pendukung pengajuan keberatan

        3. Mengisi SPOP dan LSPOP (bila ada bangunan)

        4. Telah melakukan pembayaran pajak Tahun berjalan paling sedikit sejumlah yang disetujui menurut perhitungan wajib pajak

        5. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

        6. Asli SPPT Tahun berjalan

        7. Maksimal pengajuan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT

8. RESTITUSI DAN KOMPENSASI

    Definisi :

    Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang dikembalikan kepada wajib pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan serta     atau yang diperhitungkan dengan hutang PBB-P2 lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau atas permintaan wajib pajak untuk     diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 yang akan datang.

    Syarat untuk dapat mengajukan Restitusi atau Konpensasi adalah;

    1. Melunasi semua tunggakan pajak terakhir

    2. Permohonan tertulis dari Wajib Pajak

    3. Copy KTP/KK atau kartu identitas lainnya dari pemohon

    4. Asli SPPT Tahun berjalan

    5. Asli Bukti Pembayaran PBB

    6. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan/Pengurangan

KEPALA BADAN

I Nengah Mindra, SE., MM.
NIP: 19730319 199803 1 004

POLLING

Bagaimanakah menurut Saudara terhadap pelayanan pada Tempat Pelayanan BPKAD Kabupaten Karangasem?

  • Sangat Memuaskan
  • Memuaskan
  • Cukup Memuaskan
  • Kurang Memuaskan
  • Tidak Memuaskan

Catatan/Pesan Tambahan: